Gubernur Bali:
Umat Hindu di Bali Berkurang 10 %
Dalam 10 tahun terak-hir ini, jumlah umat Hindu di Bali sudah berkurang sebanyak 10 %.” Demikian dikatakan oleh Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, ketika memberi sambutan pada pembukaan Pesamuhan Agung Parisada, pada hari Minggu 18 Oktober 2009, bertempat di Jayasaba (kantor Gubernur Bali).
Gubernur juga me-ngatakan telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat Bali, yang kalau tidak ditangani bisa membahayakan eksistensi Bali. Tak ketinggalan, Gubernur juga menyoroti perihal upacara-upacara yang memerlukan biaya besar. Terkait dengan hal-hal tersebut Gubernur ”menantang” PHDI untuk masukannya. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Bali, yang akan dipakai membentengi keputusan-keputusan, bhisama-bhisama yang dikeluarkan oleh PHDI, merupakan bagian penting. Gubernur juga meminta kepada anggota DPR, DPD terpilih pada Pemilu 2009 untuk ikut memperjuangkan agama Hindu agar mendapat porsi yang seimbang dengan agama lainya.
Pesamuhan Agung Parisada tahun 2009 ini dihadiri oleh Parisada Propinsi seluruh Indonesia, Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian, dan Lembaga-lembaga keagamaan yang bernafaskan Hindu skala Nasional. Tampak ha-dir utusan-utusan umat agama lain, seperti dari Keuskupan, Walubi, anggota DPR RI, anggota DPD Bali hasil Pemilu 2009.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Parisada Pusat, Nengah Dana membuka rapat di Inna Bali Hotel; membacakan Tata Tertib Pesamuhan Agung, didampingi oleh ketua organ PHDI seperti Ketua Umum Pengurus Harian, Ketua Sabha Pandita, Ketua Sabha Walaka dan Ketua Panitia Pesamuhan Agung, Agus S Mantik.
Dalam sidang pemandangan umum keesokan harinya, Senin 19 Oktober 2009, hampir semua daerah meminta perhatian Ketua Umum Pengurus Harian untuk lebih aktif dalam melaksanakan program-program Parisada yang selama ini dirasakan belum optimal. Wakil Parisada Propinsi Lampung, menyuarakan hal ini paling jelas.
I Ketut Seregig, SH, MH, Sekretaris Parisada Lampung menyampaikan bahwa melalui Rakernis Parisada Propinsi Lampung , 3 Mei 2009, telah dibentuk BDDP (Badan Dharma Dana Propinsi) Lampung. Dengan akte notaris, badan ini dioperasionalkan sebagai badan penggali dana Parisada. Selain melaksanakan pembinaan ke kantong-kantong umat, Parisada juga telah mencetak buku-buku untuk dibagikan secara gratis kepada umat Hindu. Saat ini sedang dilakukan pendataan umat untuk data base, yang akan dikirimkan kepada Parisada Pusat.
I Ketut Seregig juga mengkritisi jalannya roda organisasi Parisada Pusat dalam merealisasikan program kerja dan bhisama-bhisama yang telah ditetapkan oleh Sabha Pandita. Semua ini disampaikan karena adanya keluhan-keluhan yang disampaikan pada pembukaan Pesamuhan, sebagai wujud keprihatinan; seperti krisis keuangan yang dialami Parisada Pusat yang berdampak pada tersendatnya program pembinaan umat Hindu. Menurutnya, keluhan-keluhan tersebut seharusnya tidak terjadi, karena kita memiliki potensi yang cukup besar pada tingkat elit atau pucuk pimpinan. Hal ini terjadi karena pimpinan Parisada kurang inovatif, dan cenderung pasif serta kurang menyentuh umat yang ada di daerah. Ini terjadi karena kurangnya peran Ketua Umum sebagai motivator dan dinamisator yang juga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara Pusat dan Daerah. Dalam menjalankan peran agama, seharusnya disadari bahwa pengorbanan mutlak diperlukan dan dijalankan dengan lascarya. Sehingga dalam bidang pembinaan agama, peran Ketua Umum Parisada sebagai motivator seharusnya tampak dan memperlihatkan jatidiri kepemimpinan yang dapat dibanggakan, dan ini belum dirasakan.
Lampung sebagai Parisada yang paling dekat dengan Pusat seharusnya menjadi teman diskusi dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Selama tiga tahun terakhir ini, aktivitas Parisada Pusat dirasakan cenderung menurun dan kurang gaungnya. Contoh nyata yang dirasakan langsung adalah ketiadaan dharma santi nasional. Seharusnya dharma santi ini harus tetap dilaksanakan, karena merupakan salah satu parameter eksistensi umat Hindu di negeri ini. Bukan malah meniadakan dengan segala alasan.
Dalam bidang pendidikan kita seharusnya bahagia dengan keluarnya PP no. 55 tahun 2007 yang salah satu pasalnya berbunyi, “pasraman yang selama ini merupakan lembaga pendidikan non formal dijadikan sebagai lembaga pendidikan formal.” Namun sudah dua tahun berjalan, PP tersebut belum juga dikuatkan oleh Permenag RI. Ini disebabkan kurang tanggapnya Pengurus Harian Parisada Pusat dalam mendorong percepatan keluarnya Permenag RI tersebut. Strategi yang perlu dilakukan oleh Ketua Umum adalah dengan cara berkirim surat resmi kepada Menteri Agama dengan tembusan Dirjen Hindu; agar dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah (Menteri Agama).
Parisada Lampung berharap, agar langkah-langkah ini bisa disikapi dengan baik sehingga terbukti bahwa Ketua Umum Parisada Pusat benar-benar memiliki kemampuan dalam meningkatkan SDM Hindu di Indonesia. Setelah tiga tahun berjalannya kepengurusan ini, belum dirasakan getaran-getaran signifikan dalam kepemimpinan Ketua Umum.
Namun Pengurus Harian bukannya tidak punya prestasi. Parisada Pusat sudah mampu merenovasi gedung kantor, berkat bantuan sepenuhnya dari Ditjen Bimas Hindu, dan furniturnya berkat bantuan dua tokoh umat yang pernah dan sedang menduduki jabatan tinggi di dua Bank BUMN. Parisada juga sudah meluncurkan bea siswa dan asuransi kesehatan untuk para pinandita berkat kerja keras BDDN di bawah pimpinan Ir. Wayan Alit Antara, mantan Wakil Dirut BRI.
Dikutip dari : http://www.mediahindu.net/index.php/berita-dan-artikel/berita-terbaru/44-pesamuhan-agung-phdi-2009.html
Umat Hindu di Bali Berkurang 10 %
Dalam 10 tahun terak-hir ini, jumlah umat Hindu di Bali sudah berkurang sebanyak 10 %.” Demikian dikatakan oleh Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika, ketika memberi sambutan pada pembukaan Pesamuhan Agung Parisada, pada hari Minggu 18 Oktober 2009, bertempat di Jayasaba (kantor Gubernur Bali).
Gubernur juga me-ngatakan telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat Bali, yang kalau tidak ditangani bisa membahayakan eksistensi Bali. Tak ketinggalan, Gubernur juga menyoroti perihal upacara-upacara yang memerlukan biaya besar. Terkait dengan hal-hal tersebut Gubernur ”menantang” PHDI untuk masukannya. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Bali, yang akan dipakai membentengi keputusan-keputusan, bhisama-bhisama yang dikeluarkan oleh PHDI, merupakan bagian penting. Gubernur juga meminta kepada anggota DPR, DPD terpilih pada Pemilu 2009 untuk ikut memperjuangkan agama Hindu agar mendapat porsi yang seimbang dengan agama lainya.
Pesamuhan Agung Parisada tahun 2009 ini dihadiri oleh Parisada Propinsi seluruh Indonesia, Sabha Pandita, Sabha Walaka, Pengurus Harian, dan Lembaga-lembaga keagamaan yang bernafaskan Hindu skala Nasional. Tampak ha-dir utusan-utusan umat agama lain, seperti dari Keuskupan, Walubi, anggota DPR RI, anggota DPD Bali hasil Pemilu 2009.
Sebelumnya, Sekretaris Umum Parisada Pusat, Nengah Dana membuka rapat di Inna Bali Hotel; membacakan Tata Tertib Pesamuhan Agung, didampingi oleh ketua organ PHDI seperti Ketua Umum Pengurus Harian, Ketua Sabha Pandita, Ketua Sabha Walaka dan Ketua Panitia Pesamuhan Agung, Agus S Mantik.
Dalam sidang pemandangan umum keesokan harinya, Senin 19 Oktober 2009, hampir semua daerah meminta perhatian Ketua Umum Pengurus Harian untuk lebih aktif dalam melaksanakan program-program Parisada yang selama ini dirasakan belum optimal. Wakil Parisada Propinsi Lampung, menyuarakan hal ini paling jelas.
I Ketut Seregig, SH, MH, Sekretaris Parisada Lampung menyampaikan bahwa melalui Rakernis Parisada Propinsi Lampung , 3 Mei 2009, telah dibentuk BDDP (Badan Dharma Dana Propinsi) Lampung. Dengan akte notaris, badan ini dioperasionalkan sebagai badan penggali dana Parisada. Selain melaksanakan pembinaan ke kantong-kantong umat, Parisada juga telah mencetak buku-buku untuk dibagikan secara gratis kepada umat Hindu. Saat ini sedang dilakukan pendataan umat untuk data base, yang akan dikirimkan kepada Parisada Pusat.
I Ketut Seregig juga mengkritisi jalannya roda organisasi Parisada Pusat dalam merealisasikan program kerja dan bhisama-bhisama yang telah ditetapkan oleh Sabha Pandita. Semua ini disampaikan karena adanya keluhan-keluhan yang disampaikan pada pembukaan Pesamuhan, sebagai wujud keprihatinan; seperti krisis keuangan yang dialami Parisada Pusat yang berdampak pada tersendatnya program pembinaan umat Hindu. Menurutnya, keluhan-keluhan tersebut seharusnya tidak terjadi, karena kita memiliki potensi yang cukup besar pada tingkat elit atau pucuk pimpinan. Hal ini terjadi karena pimpinan Parisada kurang inovatif, dan cenderung pasif serta kurang menyentuh umat yang ada di daerah. Ini terjadi karena kurangnya peran Ketua Umum sebagai motivator dan dinamisator yang juga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara Pusat dan Daerah. Dalam menjalankan peran agama, seharusnya disadari bahwa pengorbanan mutlak diperlukan dan dijalankan dengan lascarya. Sehingga dalam bidang pembinaan agama, peran Ketua Umum Parisada sebagai motivator seharusnya tampak dan memperlihatkan jatidiri kepemimpinan yang dapat dibanggakan, dan ini belum dirasakan.
Lampung sebagai Parisada yang paling dekat dengan Pusat seharusnya menjadi teman diskusi dalam melaksanakan program-program yang telah ditetapkan. Selama tiga tahun terakhir ini, aktivitas Parisada Pusat dirasakan cenderung menurun dan kurang gaungnya. Contoh nyata yang dirasakan langsung adalah ketiadaan dharma santi nasional. Seharusnya dharma santi ini harus tetap dilaksanakan, karena merupakan salah satu parameter eksistensi umat Hindu di negeri ini. Bukan malah meniadakan dengan segala alasan.
Dalam bidang pendidikan kita seharusnya bahagia dengan keluarnya PP no. 55 tahun 2007 yang salah satu pasalnya berbunyi, “pasraman yang selama ini merupakan lembaga pendidikan non formal dijadikan sebagai lembaga pendidikan formal.” Namun sudah dua tahun berjalan, PP tersebut belum juga dikuatkan oleh Permenag RI. Ini disebabkan kurang tanggapnya Pengurus Harian Parisada Pusat dalam mendorong percepatan keluarnya Permenag RI tersebut. Strategi yang perlu dilakukan oleh Ketua Umum adalah dengan cara berkirim surat resmi kepada Menteri Agama dengan tembusan Dirjen Hindu; agar dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah (Menteri Agama).
Parisada Lampung berharap, agar langkah-langkah ini bisa disikapi dengan baik sehingga terbukti bahwa Ketua Umum Parisada Pusat benar-benar memiliki kemampuan dalam meningkatkan SDM Hindu di Indonesia. Setelah tiga tahun berjalannya kepengurusan ini, belum dirasakan getaran-getaran signifikan dalam kepemimpinan Ketua Umum.
Namun Pengurus Harian bukannya tidak punya prestasi. Parisada Pusat sudah mampu merenovasi gedung kantor, berkat bantuan sepenuhnya dari Ditjen Bimas Hindu, dan furniturnya berkat bantuan dua tokoh umat yang pernah dan sedang menduduki jabatan tinggi di dua Bank BUMN. Parisada juga sudah meluncurkan bea siswa dan asuransi kesehatan untuk para pinandita berkat kerja keras BDDN di bawah pimpinan Ir. Wayan Alit Antara, mantan Wakil Dirut BRI.
Dikutip dari : http://www.mediahindu.net/index.php/berita-dan-artikel/berita-terbaru/44-pesamuhan-agung-phdi-2009.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar